Sungguh aneh negara sebesar indonesia tidak memiliki perusahaan public housing yang benar-benar mapan baik dalam progam membatu pemerintah maupun berkembang seperti halnya developer besar di Indonesia. Perumnas sebagai BUMN perumahan terbesar di negeri ini seakan tidak bisa berkembang dengan cepat karena visi sosialnya yang lebih didahulukan yang dilain pihak pemerintah tidak membantu dari segi permodalan yang memadai. Perusahaan plat merah tersebut selama eksistensinya dinegei ini cukup banyak membantu progaram-program pemerintah dalam menyediakan rumah murah.
Sebagai contoh adalah program RUSUNAWA yang digembar-gemborkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu, bahkan Pak Dahlan Iskan selaku menteri BUMN pernah menginap disana. Perumnas sebagai pengelola RUSUNAWA sudah pasti merugi karena biaya pengelolaan yang lebih besar daripada biaya sewa. Sekarang program 200 ribu rumah bagi PNS diseluruh negeri dengan harga 25 juta rupiah, apakah rasiona; harga tersebut dengan harga sebuah rumah, jika pun ada tentulah kesannya sangat jelek.
Adanya batasan profit juga menjadi masalah tersendiri bagi Perumnas untuk berkembang, tentu saja hal tersebut berbeda dengan developer lainnya yang memang profit oriented. Tidak adanya kekhususan bagi Perumnas dalam hal ini kelonggaran-kelonggaran kebijakan dari pemerintah tentu akan menjadi salah satu hambatan besar bagi Perumnas untuk menjadi leader National Urbant Development Corporation yang ditambah dengan keennganan pemerintah membantu dari segi permodalan.
Semoga kedepannya Pemerintah Indonesia lebih peka terhadap perusahaan yang cukup vital bagi rakyat ini, dan mereka tidak hanya lebih memberi perhatian BUMN minyak.
Sebagai contoh adalah program RUSUNAWA yang digembar-gemborkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu, bahkan Pak Dahlan Iskan selaku menteri BUMN pernah menginap disana. Perumnas sebagai pengelola RUSUNAWA sudah pasti merugi karena biaya pengelolaan yang lebih besar daripada biaya sewa. Sekarang program 200 ribu rumah bagi PNS diseluruh negeri dengan harga 25 juta rupiah, apakah rasiona; harga tersebut dengan harga sebuah rumah, jika pun ada tentulah kesannya sangat jelek.
Adanya batasan profit juga menjadi masalah tersendiri bagi Perumnas untuk berkembang, tentu saja hal tersebut berbeda dengan developer lainnya yang memang profit oriented. Tidak adanya kekhususan bagi Perumnas dalam hal ini kelonggaran-kelonggaran kebijakan dari pemerintah tentu akan menjadi salah satu hambatan besar bagi Perumnas untuk menjadi leader National Urbant Development Corporation yang ditambah dengan keennganan pemerintah membantu dari segi permodalan.
Semoga kedepannya Pemerintah Indonesia lebih peka terhadap perusahaan yang cukup vital bagi rakyat ini, dan mereka tidak hanya lebih memberi perhatian BUMN minyak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar